Lampung Tengah – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja kembali ditegaskan melalui kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., M.Sos., pada kegiatan Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah dan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yang dilaksanakan pada Kamis (5/2/2026).
Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun sinergi lintas instansi guna meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui forum ini, diharapkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lampung Tengah dapat terjamin secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah Dwi Bhakti Indra Fitriawan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah Dwi Bhakti Indra Fitriawan menekankan pentingnya Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Forum ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di kalangan badan usaha dan pemberi kerja.
Ia juga menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah merupakan langkah konkret untuk memperkuat aspek penegakan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja.
Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta terjalinnya kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Menurutnya, perlindungan tenaga kerja merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Tenaga kerja adalah aset daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Plt Bupati.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah serta para pelaku usaha di Kabupaten Lampung Tengah untuk mendukung dan menyukseskan program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan dukungan bersama, diharapkan dapat tercipta rasa aman, kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menyampaikan komitmen Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan hukum, pemberian bantuan hukum, serta upaya penegakan kepatuhan terhadap badan usaha yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap terbangun sinergi yang kuat antarinstansi dalam mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal, guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
