Lampung Top News, Lampung Tengah — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertran) Kabupaten Lampung Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (24/11/2025) ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan tata kelola penempatan PMI yang aman, legal, dan berdaya saing.
Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu, didampingi Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta), Yuliati. Dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Zulfikar Irwan, Staf Ahli Bidang Ekubang Adi Sriyono, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Toheran.
Selain itu, Kepala Dinas Nakertran Lampung Tengah Asrul Sani bersama Kabid Penempatan Tenaga Kerja Syamsu Rizal juga hadir untuk membahas sejumlah isu penting terkait penempatan PMI.
Dalam rapat tersebut, beberapa aspek strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari mekanisme penempatan PMI, peningkatan perlindungan calon pekerja, hingga perluasan peluang kerja sesuai kebutuhan industri di Malaysia. Kolaborasi antardaerah disebut menjadi faktor kunci dalam memastikan proses penempatan PMI berjalan sesuai regulasi serta mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi guna meminimalkan risiko penempatan ilegal yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Kadis Nakertran Lampung Tengah, Asrul Sani, menyatakan kesiapannya untuk mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja, mulai dari pendataan, pembinaan, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan luar negeri yang aman, terstruktur, dan sesuai aturan.
