Lampung Tengah, Senin (24/11/2025) – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) Tahun 2025 kepada warga yang berhak menerima. Penyaluran perdana dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, bersama Ketua DPRD Lampung Tengah, Febriyantoni, di Kantor Pos Gunung Sugih.
Pada tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan untuk 72.167 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap keluarga mendapatkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp900.000. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi yang masih berlangsung.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah Ari Nugraha Mukti, Eksekutif Manager Kantor Pos Cabang Metro, serta Kepala Kantor Pos Gunung Sugih.
Dalam sambutannya, Bupati Ardito Wijaya menegaskan bahwa BLTS Kesra merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menghadirkan program yang langsung menyentuh masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pokok keluarga,” ujarnya.
Ardito juga mengingatkan bahwa bantuan tunai bukan satu-satunya solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BLTS Kesra ini bersifat sebagai dorongan awal. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan, pelatihan, serta penciptaan peluang usaha yang lebih luas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah, Ari Nugraha Mukti, menjelaskan bahwa penyaluran BLTS Kesra dilakukan melalui 16 Kantor Pos Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Lampung Tengah.
“Dengan jaringan kantor pos yang luas, kami memastikan bantuan dapat diterima secara cepat, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh kecamatan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menegaskan bahwa BLTS Kesra merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus memastikan kehadiran dan dukungan pemerintah tersalurkan secara langsung dan merata.
